Ilustrasi
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menuturkan public services obligation (PSO) tahun anggaran 2011 sekira Rp637 miliar belum cair hingga September 2011.
"Bayangkan saja PSO untuk tahun 2011 belum cair satu rupiah pun," ungkap Direktur Utama KAI Ignatius Jonan kala ditemui dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Tambahnya, dari periode Januari hingga 24 Agustus 2011, pihaknya menjalankan aktivitas perkeretaapian dengan mengandalkan berbagai pinjaman dengan lembaga perbankan baik bank BUMN maupun swasta nasional.
"PSO/subsidi ini semata-mata untuk membantu masyarakat dengan catatan karcis tidak akan dinaikkan," paparnya.
Dia menjelaskan harga tiket kelas ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun tidak berubah, bahkan pada tahun 2009 tiket sempat diturunkan. Contohnya, harga tiket KA kelas ekonomi Jakarta-Tangerang senilai Rp1.000. "Kalau memang karcis harus turun, maka kami memohon PSO-nya dinaikkan," tegas Jonan.
Hingga saat ini, PT KAI mengelola 560 stasiun kereta api. Di mana terdapat tiga ribu toilet yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan investasi tiap tahunnya sekira Rp20 hingga Rp40 miliar. "Selama ini, kami tidak pernah memungut biaya toilet di stasiun, tapi berdampak bagi kami karena harus membayar air dan listrik ditengah ketiadaan PSO," tukasnya.
Dengan adanya keterlambatan pencairan PSO ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mendapatkan PSO secepatnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekedar informasi, PT Kereta Api Indonesia Persero mengajukan PSO sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2012 mendatang. Dana ini akan digunakan untuk pembatasan okupansi sebesar 100 persen di mana kereta api jarak jauh tidak akan ada penumpang yang berdiri sepanjang memiliki karcis.
Selain itu,dana PSO ini akan digunakan untuk reservasi tiket untuk ekonomi secara online, penyediaan fasilitas khusus, penekanan angka keterlambatan KA ekonomi kepada seluruh penumpang, dan sistem boarding di stasiun untuk meningkatkan keamanan.
"Pemanfaatannya untuk membiayai perawatan sarana, pegawai dan awak KA, BBM, pajak serta fasilitas penunjang perkeretaapian,
"Bayangkan saja PSO untuk tahun 2011 belum cair satu rupiah pun," ungkap Direktur Utama KAI Ignatius Jonan kala ditemui dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Tambahnya, dari periode Januari hingga 24 Agustus 2011, pihaknya menjalankan aktivitas perkeretaapian dengan mengandalkan berbagai pinjaman dengan lembaga perbankan baik bank BUMN maupun swasta nasional.
"PSO/subsidi ini semata-mata untuk membantu masyarakat dengan catatan karcis tidak akan dinaikkan," paparnya.
Dia menjelaskan harga tiket kelas ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun tidak berubah, bahkan pada tahun 2009 tiket sempat diturunkan. Contohnya, harga tiket KA kelas ekonomi Jakarta-Tangerang senilai Rp1.000. "Kalau memang karcis harus turun, maka kami memohon PSO-nya dinaikkan," tegas Jonan.
Hingga saat ini, PT KAI mengelola 560 stasiun kereta api. Di mana terdapat tiga ribu toilet yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan investasi tiap tahunnya sekira Rp20 hingga Rp40 miliar. "Selama ini, kami tidak pernah memungut biaya toilet di stasiun, tapi berdampak bagi kami karena harus membayar air dan listrik ditengah ketiadaan PSO," tukasnya.
Dengan adanya keterlambatan pencairan PSO ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mendapatkan PSO secepatnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekedar informasi, PT Kereta Api Indonesia Persero mengajukan PSO sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2012 mendatang. Dana ini akan digunakan untuk pembatasan okupansi sebesar 100 persen di mana kereta api jarak jauh tidak akan ada penumpang yang berdiri sepanjang memiliki karcis.
Selain itu,dana PSO ini akan digunakan untuk reservasi tiket untuk ekonomi secara online, penyediaan fasilitas khusus, penekanan angka keterlambatan KA ekonomi kepada seluruh penumpang, dan sistem boarding di stasiun untuk meningkatkan keamanan.
"Pemanfaatannya untuk membiayai perawatan sarana, pegawai dan awak KA, BBM, pajak serta fasilitas penunjang perkeretaapian,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar